Isu Lahan Debat Capres-Cawapres Ke Dua Menjadi Bola Liar -->

Advertisement

Isu Lahan Debat Capres-Cawapres Ke Dua Menjadi Bola Liar

infobaru.net
Sunday, March 24, 2019

loading...


Opini.
Oleh: Sigit

 Terkait isu kepemilikan lahan yang yang diperdebatkan publik pasca debat Capres kedua beberapa waktu lalu akhirnya menjadi bola liar bagi para petinggi dan pemilik lahan dinegri ini, pernyataan capres Jokowi terkait kepemilikan lahan Capres Prabowo pada saat debat ke dua menimbulkan pertanyaan publik, benarkah capres Prabowo memiliki lahan besar dan apakah lahan tersebut di pereroleh dengan cara yang halal atau tidak halal?? pertanyaan inilah yang terbenam disebagian benak masyarakat, karna pada waktu debat kedua capres Jokowi melontarkan pernyataan terkait lahan yang di miliki prabowo, dan pernyataan jokowi tersebut bisa menimbulkan perspektif banyak pihak, karena pernyataan capres jokowi tersebut di berbagai perspektif pihak terkesan memiliki tujuan untuk membangun frame bahwa lahan yang di miliki prabowo tersebut di peroleh secara tidak halal.

Terkait isu lahan yang di lontarkan Jokowi tersebutpun disahuti oleh Prabowo, jika lahan yang di milikinya ialah berupa lahan pengelolaan yang berstatus HGU dan dirinya siap mengembalikan kepada negara jika negara membutuhkannya.Pasca debat ke dua capres ini, saya pribadi banyak mengamati media sosial, begitu banyak antara pendukung capres saling menghina capresnya masing-masing, hal ini terkesan menimbulkan perang informasi antara masyarakat baik informasi positif maupun negatif, dan hal inipun menjadi bola liar baik itu bagi kubu Capres Jokowi maupun Kubu Capres Prabowo.
Tak bisa dipungkiri akhir-akhir belakangan ini kubu jokowi mengambar gemborkan istilah “saya tunggu pengembalian lahan” dan istilah inipun masuk dikalangan pendukung akar rumput untuk menyinggung capres Prabowo dan akhirnya bola liar inipun menjadi gayung bersambut, diamana kubu prabowo menantang Capres Jokowi yang merupakan petahana untuk mengeluarkan Perpu terkait pengembalian lahan.

 BACA JUGA:
 Revolusi mental yang gagal

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bisa kah negara mengambil lahan konsesi Prabowo tanpa konsep hukum?? tentunya hal ini tidak bisa karena pengambilan lahan konsesi harus berdasarkan konsep hukum dan perangkat undang-undang itu adalah dsar hukum untuk tindakan pengembalian lahan HGU. Dan dasar produk hukum ini harus sesuai dengan asas keadilan, harus berlaku pula bagi semua pihak yang saat ini sedang memegang HGU lahan berjuta-juta hektare luasnya.

Tidak mungkin sebuah landasan hukum dibuat hanya untuk diberlakukan pada satu pihak tertentu saja, dan tentu tantangan ini bisa jadi buah simalakama untuk beliau (Jokowi) karena tidak bisa dipungkiri mungkin dilingkaran kubu capres Jokowi juga banyak yang memiliki Lahan HGU, dan kalau Perpu tersebut di keluarkan bukan tidak mungkin banyak juga para elit yang bakal kalang kabut dengan dikeluarkannya Perpu tersebut.

Tentunya sebagian masyarakat yang paham, sangat menyesali terkait isu lahan HGU ini, karena terkesan menjadi dagangan Politik saat debat atau kampanye, karena dagangan seperti ini bisa menyesatkan Masyarakat yang tidak paham, sehingga menimbulkan saling fitnah antara para pendukung Capres 01 ataupun Capres 02 apalagi isu lahan digorang sana sini.

Terlepas dari hal tersebut yang terpenting saat ini, Seharusnya Pemerintah melalui ATR BPN bisa tebuka melalui data, siapa semua pemilik HGU di negeri ini sebagai upaya keterbukaan informasi publik , dan ATR/BPN tidak boleh enggan, karena keengganan membuka data HGU itu sangat bertolak belakang dengan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara keterbukaan informasi yang diajukan lembaga pemantau hutan, Forest Watch Indonesia (FWI).

Karena tanpa adanya keterbukaan informasi tersebut akan mengakibatkan proses pemberian HGU berlangsung tanpa pengawasan. sehingga Korupsi dan kolusi pun berpotensi muncul karena terjadi di ruang gelap atas terutupnya informasi lahan dan hal ini yang mempengaruhi banyaknya konflik agraria.

Perlu untuk kita ketahui, pada Tahun 2017 lalu Mahkamah Agung telah membuka ruang dan memerintahkan Kementerian ATR membuka nama pemegang HGU, lokasi, luas lahan, peta area, dan jenis komoditas yang diproduksi di atas lahan tersebut.

Tetapi sampai saat ini informasi terkait lahan masih menjadi informasi yang dikecualikan atau
tertutup, hal ini bisa menimbulkan kesan pemerintah melalui ATR/BPN tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung dan ini terkesan mengkerdilkan hukum,sehingga hal ini bisa menggerus potensi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, apalagi saat debat Capres ke 2 Capres Jokowi yang merupakan petahana mengklaim, bahwa tidak ada dalam masa pemerintahannya memberikan konsensi lahan pada penguasa dalam jumlah besar.


Pembaca
Loading...