Penikaman Wiranto dan Pertarungan Politik -->

Advertisement

Penikaman Wiranto dan Pertarungan Politik

infobaru.net
Monday, October 14, 2019

loading...

Ilustrasi

Opini.
Oleh: Sigit

Mengamati situasi Politik menjelang dan pasca Pilpres, rasanya  tidak berlebihan apabila saya melihat bahwa masyarakat Indonesia saat ini masuk ke dalam dua blok besar dan sampai dengan detik ini dua blok tersebut masih bulum bisa disatukan. Khususnya dalam  melihat dari segi kasus Penikaman Menko Polhukam (10/10/19).

Dua blok besar tersebut adalah yang pertama memberikan empati, dan blok yang kedua menunjukkan emosi, karena menganggap itu sebuah konspirasi atau rekayasa.

Siapa yang berempati tentu saja masyarakat pendukung pemerintah. Sebab Wiranto merupakan bagian utuh dari pemerintah saat ini. Sedangkan yang mengaggap rekayasa adalah mereka yang dalam kontestasi pilpres tidak mendukung pemerintah (baca incumbent).

Kesadaran masyarakat yang tidak bisa berempati atas peristiwa yang menimpa Wiranto dan tiga orang lainnya, ibarat kesadaran orang yang sudah "Terlanjur" tidak suka dan tidak percaya kepada pemerintah, yang salah satu simbolnya disandang Wiranto selaku Menko Polhukam.

Untuk menyatukan dua blok besar tesebut tentunya bukanlah perkara mudah, pemerintah harus membangun image positif kepada masyarakat demi kelangsungan bernegara yang baik, namun image positif tersebut nampaknya agak sulit dibangun,  terlebih belakangan ini terkait beberapa kebijakan politik pemerintah yang cukup mengundang reaksi publik dan dianggap  sebagian besar masyarakat kebijakan  tersebut tidak pro rakyat, beberapa contoh diantaranya dimana sikap Presiden Joko Widodo dianggap tidak responsif dalam merespons aki-aksi di sejumlah daerah yang menuntut pencabutan UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi revisi yang telah disahkan DPR.
Proses kilat pembahasan revisi UU KPK oleh DPR dan pemerintah menjadi sorotan Publik.

begitupun dengan RUU KUHP, kedua contoh kebijakan politik tersebut menimbulkan perdebatan maupun pro kontra di masyarakat yang menimbulkan gelombang gerakan Demonstrasi hampir di seantero negeri yang mengakibatkan blok besar tersebut sulit disatukan.

BACA JUGA:

Demi Hindari Friksi Anak Bangsa Prabowo Bersedia Bantu Jokowi


Apakah fenomena seperti ini wajar terjadi?. Iya wajar saja dan faktanya memang demikian adanya. Tetapi untuk sebuah kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara tentu saja tidak baik akibatnya.

saat ini Pilpres telah usai, kontestasi demokrasi secara konstitusional sudah dilaksanakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Dan oleh karena itu langkah berikutnya ialah Pemerintahan Jokowidodo-Ma'Ruf Amin kedepan harus bisa merangkul masyarakat dan menyatukan dua blok besar tersebut melalui kebijakan yang pro rakyat, dan untuk masyarakat Indonesia saat ini sudah waktunya untuk bisa menerima hasil Pilpres. Karena ketidaksukaan karena bukan pilihan dalam kontestasi sudah tidak ada.

Sehingga apa saja yang terjadi dalam masyarakat sebagai satu kesatuan bangsa dan negara harus didahulukan.

Apalagi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Masyarakat Indonesia sudah sewajarnya bersatu untuk menghormati konstitusi negara Indonesia. Saatnya kita meningkatkan kesadaran diri, agar kita sebagai satu bangsa tidak mudah dipecah belah.

Namun setidaknya masyarakat bisa menjadi alat sosial kontrol yang baik untuk mengawasi kebijakan politik negara dan ini merupakan sebuah resiko negara yang menganut sistem demokrasi.



Pembaca
Loading...